Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya terhadap sejumlah anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggapnya aneh dan tidak efisien. Temuan ini mengemuka saat beliau meninjau rencana anggaran beberapa OPD untuk tahun mendatang.
Beberapa pos anggaran yang disoroti Bobby Nasution antara lain pengadaan tusuk gigi senilai Rp 100 juta, kue tart seharga Rp 50 juta, dan yang paling mencengangkan, pengadaan busi racing di Dinas Sosial.
Anggaran OPD Sumut yang Tak Masuk Akal
Bobby Nasution secara tegas meminta agar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran. Beliau menekankan pentingnya efisiensi anggaran, bukan sekadar pengurangan, tetapi optimalisasi penggunaan dana.
Pernyataan ini disampaikan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin, 5 Mei 2025. Kekecewaan Gubernur tampak jelas terhadap temuan anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan merugikan keuangan daerah.
Busi Racing di Dinas Sosial: Kejanggalan yang Mencurigakan
Penemuan anggaran untuk pengadaan busi racing di Dinas Sosial menjadi sorotan utama. Bobby Nasution mempertanyakan maksud dan tujuan pengadaan barang tersebut, mengingat fungsinya yang tidak relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
Pertanyaan retoris Gubernur, “Ini mau balapan atau gimana?” menunjukkan keheranan dan kekecewaan yang mendalam. Hal ini juga memicu spekulasi dan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah.
Penjelasan Ahli Mengenai Busi Racing
Diko Oktaviano dari Aftermarket Technical Support Niterra Mobility Indonesia (NMI) menjelaskan bahwa busi racing tidak dirancang untuk kendaraan harian. Penggunaannya dapat menyebabkan kerusakan mesin karena perbedaan settingan teknologi dan kompresi.
Busi racing memiliki kompresi tinggi dan ditujukan untuk putaran mesin yang tinggi pula. Penggunaan pada kendaraan harian dapat mengakibatkan kerak, pembakaran tidak sempurna, dan bahkan kerusakan fatal pada mesin.
Efisiensi Anggaran: Prioritas Utama Pemerintahan
Bobby Nasution menekankan kembali komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi anggaran secara sembarangan, melainkan mengoptimalkan pengunaan dana untuk kepentingan masyarakat.
Langkah-langkah yang telah diambil, seperti penghentian sementara perjalanan dinas yang tidak penting, merupakan bagian dari upaya tersebut. Gubernur berharap ke depannya, OPD lebih teliti dan bertanggung jawab dalam menyusun rencana anggaran.
- Review menyeluruh terhadap usulan anggaran dari setiap OPD.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Penegakan disiplin dan sanksi bagi pihak yang terlibat dalam penyimpangan anggaran.
Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh OPD di Sumatera Utara untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam merencanakan serta menggunakan anggaran. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan semakin kuat dengan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan akuntabel.
Ke depan, diharapkan terdapat mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Hal ini penting untuk memastikan dana publik digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
