Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 30 April 2023. ASN diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Meskipun langkah ini tak serta merta menyelesaikan kemacetan Jakarta, kebijakan ini menyimpan sejumlah nilai positif yang patut dipertimbangkan.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menjelaskan bahwa dampak langsung terhadap pengurangan kemacetan memang tidak signifikan. Namun, kebijakan ini dinilai efektif dalam membiasakan ASN menggunakan transportasi umum.
Kebijakan Wajib Transporasi Umum: Dampak dan Harapan
Djoko menekankan bahwa 65.000 ASN Pemprov DKI Jakarta yang menggunakan transportasi umum setiap Rabu tidak akan secara drastis mengurangi kemacetan. Namun, konsistensi dan keberlanjutan kebijakan ini, didukung Perda, akan memberikan dampak jangka panjang.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi pemacu dan pemicu peralihan penggunaan transportasi umum. Hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah penumpang LRT Jabodebek pada Rabu, 30 April 2025, yang mencapai angka tertinggi, yaitu 104.453 orang.
Meningkatkan Penggunaan Transportasi Umum di Jakarta
Kebijakan Gubernur Jakarta, Pramono Anung, ini dinilai positif karena memberikan contoh nyata kepada warga dalam mendukung pengurangan polusi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang peduli lingkungan dan mendukung mobilitas hijau.
Jakarta menawarkan beragam pilihan transportasi umum, mulai dari MRT Jakarta, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, KRL Jabodetabek, Kereta Bandara, Bus Trans Jakarta, Bus Trans Jabodetabek, angkot, kapal, hingga shuttle pegawai. Ketersediaan pilihan ini cukup memadai.
Bukan yang Pertama Kali, Tantangan dan Strategi Terpadu
Kebijakan mewajibkan ASN DKI Jakarta menggunakan transportasi umum bukan hal baru. Gubernur Joko Widodo pernah menerapkan kebijakan serupa pada hari Jumat, namun tidak berlanjut.
Djoko menuturkan, cakupan layanan transportasi umum Jakarta telah mencapai 90%. Namun, kendala muncul bagi ASN yang berdomisili di luar Jakarta karena infrastruktur transportasi umum di luar kota belum sebaik di Jakarta.
Perluasan layanan Transjabodetabek ke wilayah Bodetabek sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, perlu strategi terpadu yang disebut strategi “push and pull”.
Strategi “Push and Pull” untuk Transportasi Publik
Strategi “push” mendorong warga beralih ke transportasi umum dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Contohnya, penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dan penataan tarif parkir progresif (semakin mahal di pusat kota).
Strategi “pull” meningkatkan daya tarik transportasi umum. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda.
Kebijakan lain yang mendukung, seperti mewajibkan kepemilikan garasi bagi pemilik mobil (sudah ada Perda-nya), tarif progresif untuk lebih dari satu kendaraan pribadi, dan penataan parkir tepi jalan, juga perlu diterapkan.
Penataan parkir tepi jalan selain menertibkan dan menambah kapasitas jalan juga akan menambah retribusi daerah untuk membantu menambah anggaran subsidi transportasi umum di Jakarta.
Inisiatif Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah awal yang baik. Namun, keberhasilannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan strategi terpadu yang komprehensif untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum secara berkelanjutan. Perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, peningkatan infrastruktur, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi umum bagi lingkungan dan mengurangi kemacetan.
