Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai program, salah satunya subsidi motor listrik. Namun, hingga kini aturan mengenai subsidi tersebut masih dalam proses penggodokan di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Meskipun wacana subsidi motor listrik telah bergulir cukup lama, kepastian mengenai skema dan waktu pelaksanaannya masih belum diumumkan secara resmi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan konsumen dan pelaku industri.
Status Terbaru Subsidi Motor Listrik
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa aturan mengenai subsidi motor listrik masih dalam pembahasan internal pemerintah.
Beliau belum dapat memberikan kepastian kapan aturan tersebut akan diputuskan, hanya menegaskan bahwa proses perumusan masih berlangsung.
Sebelumnya, subsidi motor listrik diusulkan berupa potongan harga langsung sebesar Rp 7 juta per unit. Namun, kemungkinan skema tersebut akan diubah menjadi PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa skema subsidi yang tepat masih dalam tahap penyempurnaan.
Ketidakpastian Memicu Penundaan Pembelian
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambatnya pengumuman aturan subsidi.
Ia menyatakan bahwa ketidakpastian ini menyebabkan konsumen cenderung menunda pembelian motor listrik.
Periklindo berharap pemerintah tetap memberikan subsidi langsung sebesar Rp 7,5 juta untuk motor listrik baru dan Rp 10 juta untuk konversi.
Namun, Moeldoko juga menyatakan kesiapannya menerima opsi lain asalkan ada kepastian segera, mengingat dunia usaha sangat menunggu kebijakan ini.
Periklindo Menunggu Kejelasan dari Pemerintah
Moeldoko menambahkan bahwa hingga saat ini, Periklindo belum dilibatkan dalam diskusi pemerintah terkait skema subsidi motor listrik.
Pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah mengenai kebijakan subsidi yang akan diterapkan.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku industri untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor kendaraan listrik.
Kesimpulannya, masa depan subsidi motor listrik di Indonesia masih belum pasti. Lambatnya pengumuman aturan ini berdampak pada ketidakpastian di pasar dan penundaan pembelian oleh konsumen. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan asosiasi industri diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.
