Program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali hadir di Indonesia, memberikan angin segar bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Program ini menawarkan keringanan dan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa beban finansial yang berat.
Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan program pemutihan ini. Periode pemutihan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memanfaatkannya.
Pemutihan Pajak Kendaraan di Lampung: Kesempatan Terakhir
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Lampung dimulai pada 1 Mei 2025 dan berakhir pada 31 Juli 2025. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir sebelum pemerintah menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas bagi penunggak pajak.
Berbagai kemudahan ditawarkan dalam program ini. Pembayaran pajak cukup untuk tahun berjalan saja. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan pembebasan bea balik nama dan pajak progresif.
Tunggakan pokok pajak, denda, dan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya pun dihapuskan. Hal ini tentu akan sangat meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dalam jumlah besar.
Tingginya Angka Penunggakan Pajak di Lampung
Data menunjukkan bahwa angka penunggakan pajak kendaraan di Lampung cukup tinggi. Sekitar 70% dari total 4 juta kendaraan terdaftar menunggak pajak.
Dari jumlah tersebut, 2 juta kendaraan menunggak pajak selama lebih dari 5 tahun. Sisanya, sekitar 2 juta kendaraan, menunggak pajak kurang dari 5 tahun.
Program pemutihan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memutakhirkan data kendaraan dan meringankan beban masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.
Potensi Peningkatan PAD dan Dampak Positif bagi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30% melalui program pemutihan ini.
Peningkatan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor akan berdampak positif pada bagi hasil untuk kabupaten/kota, sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya.
Gubernur Lampung berharap program ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan kembali kendaraannya dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Contoh kasus yang diberikan Gubernur Lampung menunjukkan betapa signifikannya keringanan yang diberikan. Seorang pemilik kendaraan yang menunggak pajak selama 11 tahun seharusnya membayar Rp 7-9 juta, namun melalui program pemutihan, ia hanya perlu membayar Rp 300.000.
Program pemutihan pajak ini bukan hanya sekadar penghapusan tunggakan, tetapi juga sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak tepat waktu demi pembangunan daerah yang lebih baik.
Dengan memberikan keringanan dan kemudahan, diharapkan program ini akan berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Lampung.
Secara keseluruhan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Lampung merupakan inisiatif yang positif, memberikan solusi bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak dan sekaligus mendorong peningkatan PAD untuk pembangunan daerah. Suksesnya program ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan.
