Dua murid Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Muda di Makassar, Sulawesi Selatan, dikeluarkan dari sekolah setelah memprotes biaya wisuda yang mencapai Rp 850.000 per siswa. Kejadian ini memicu sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani.
Hadrian menyarankan agar pihak sekolah mengganti acara wisuda dengan alternatif yang lebih sederhana dan terjangkau bagi orang tua murid.
Kritik Terhadap Biaya Wisuda TK di Makassar
Hadrian Irfani menilai biaya wisuda yang tinggi tidak perlu dan memberatkan orang tua. Ia menyarankan beberapa alternatif seperti syukuran sederhana di sekolah, pameran karya siswa, atau acara perpisahan yang lebih kreatif dan melibatkan partisipasi orang tua.
Menurutnya, wisuda bukanlah suatu keharusan, namun semestinya menjadi momen apresiasi yang berkesan tanpa membebani secara finansial.
Hadrian menekankan pentingnya menyesuaikan biaya wisuda dengan kemampuan ekonomi rata-rata orang tua siswa. Biaya tidak boleh melebihi kebutuhan pokok acara sederhana yang bermakna.
Kronologi Pengeluaran Dua Murid TK Tunas Muda
Salah satu orang tua murid, Rahmawati, mempertanyakan biaya wisuda yang mencapai Rp 850.000 per siswa. Ia juga menyinggung surat edaran Wali Kota Makassar yang melarang kegiatan wisuda seremoni bagi siswa TK/PAUD hingga SD/SMP di Makassar.
Rahmawati menjelaskan rincian biaya, yaitu Rp 700.000 untuk rangkaian wisuda dan Rp 150.000 untuk penayangan di televisi lokal. Biaya tersebut dipotong langsung dari uang tabungan siswa.
Akibat protes tersebut, kedua anaknya dan anak sepupunya yang juga menjadi murid di TK tersebut dikeluarkan dari sekolah.
Tanggapan Dinas Pendidikan Makassar dan Pihak TK Tunas Muda
Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar telah memanggil Kepala TK Tunas Muda, Amusma Alwis, untuk klarifikasi. Disdik merekomendasikan penundaan acara wisuda yang direncanakan pada 5 Mei 2025.
Pihak TK Tunas Muda menjelaskan bahwa kegiatan wisuda selaras dengan visi misi sekolah, bukan sekadar perpisahan klasikal, melainkan unjuk kerja dan pemberian memori bagi anak.
Namun, pihak sekolah membantah telah mengeluarkan dua siswa tersebut. Mereka mengklaim kedua siswa masih terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).
Kasus ini menjadi sorotan penting terkait transparansi biaya pendidikan dan pentingnya mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua dalam penyelenggaraan acara sekolah. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran bagi sekolah-sekolah lain agar lebih bijak dan memperhatikan kesejahteraan para siswa dan orang tua mereka.
