Universitas Gadjah Mada (UGM) menghadapi gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Gugatan ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Meskipun Bareskrim Polri telah memastikan keaslian ijazah melalui uji forensik, kasus ini tetap menarik perhatian publik.
UGM menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif. Pihak universitas siap menghadapi gugatan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
UGM Siap Hadapi Gugatan, Tunjuk Kuasa Hukum
Universitas Gadah Mada telah menunjuk dua kuasa hukum untuk menangani kasus ini. Dr. Ariyanto akan mewakili Rektorat dan Fakultas. Sementara itu, Muhammad Zarul Arkom, S.H., M.Lead., akan mewakili Ir. Kasmudjo, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan yang turut digugat.
Penunjukan Zarul Arkom didasarkan pada posisinya sebagai mitra Pusat Kajian dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum UGM. UGM mempercayakan penanganan kasus ini kepada tim hukum yang berpengalaman.
Proses Hukum Berjalan, Beban Bukti di Pihak Penggugat
Persidangan masih dalam tahap awal. UGM belum dapat memberikan keterangan substantif.
Pihak UGM menekankan bahwa beban pembuktian berada di tangan penggugat. Sikap ini menunjukkan komitmen UGM untuk tetap berada dalam koridor hukum.
Pendampingan Hukum bagi Tergugat
UGM memastikan seluruh tergugat, termasuk yang sudah pensiun, akan mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Koordinasi antar unit dilakukan untuk mendukung para senior.
Hal ini menunjukkan solidaritas akademik UGM sembari tetap menjunjung tinggi profesionalisme.
Kasus Lain dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Selain gugatan di Sleman, UGM juga tengah menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya dan PN Surakarta. Mediasi di Surakarta telah gagal dan kasus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan.
UGM telah menyerahkan dokumen akademik yang diminta penyidik. Komunikasi dengan Bareskrim dan Polda Metro Jaya terus dijalin.
Pernyataan Bareskrim dan Koordinasi dengan Presiden
Terkait pernyataan Bareskrim bahwa ijazah Presiden Jokowi asli, UGM menyatakan tidak mencampuri proses tersebut. Namun, UGM tetap memenuhi permintaan data, termasuk dokumen akademik, foto kegiatan kuliah, dan kesaksian alumni.
UGM menegaskan tidak ada koordinasi langsung dengan Presiden Jokowi atau timnya selama proses hukum berlangsung. Seluruh proses dilakukan secara formal sebagai institusi.
UGM berharap publik memahami posisi kampus yang tegak lurus pada hukum dan integritas akademik. Pihak universitas siap memberikan keterangan jika ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum. UGM berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menghadapi proses hukum ini. Kejelasan dan transparansi dalam proses hukum ini diharapkan dapat meyakinkan publik akan integritas UGM dan meminimalisir spekulasi yang beredar. Sikap proaktif UGM dalam menghadapi berbagai gugatan menunjukkan komitmen institusi untuk menjunjung tinggi nilai hukum dan integritas akademik.
