Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirim siswa nakal ke barak TNI untuk pembinaan karakter menuai kontroversi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai langkah tersebut tidak tepat. Sementara itu, pihak TNI Angkatan Darat menyatakan akan mengevaluasi program tersebut.
Brigjen Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Jabar. Mereka juga akan memberikan masukan kepada Pemprov Jabar untuk evaluasi program.
Tanggapan TNI AD Terhadap Kritik Program
Brigjen Wahyu menjelaskan bahwa program pengiriman siswa nakal ke barak militer bertujuan untuk pembinaan karakter, bukan hukuman. Pihak TNI AD menghormati adanya kritik dan perbedaan pendapat terkait program ini.
TNI AD menekankan peran mereka dalam membantu Pemprov Jabar mencetak generasi muda yang handal. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi TNI AD di bidang pembinaan teritorial.
Pembinaan yang dilakukan dipastikan tidak melanggar hak-hak siswa. Semua proses dilakukan atas persetujuan orang tua dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial, Polri, dan instansi terkait lainnya.
Kegiatan pembinaan berfokus pada penanaman karakter dan kepribadian, jauh dari kegiatan militeristik. Metode ini juga diterapkan di berbagai institusi lain.
Kritik Komnas HAM terhadap Program
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menilai wacana tersebut tidak tepat karena TNI tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendidikan kewarganegaraan. Proses tersebut dianggap di luar hukum jika tidak berdasarkan hukum pidana anak di bawah umur.
Atnike menjelaskan bahwa pembelajaran di lingkungan militer dapat diterima jika sebagai bagian dari pendidikan karier, misalnya pengenalan tugas TNI. Namun, pendidikan militer untuk siswa sekolah dinilai tidak tepat.
Pengenalan tugas TNI, Kepolisian, atau Komnas HAM kepada siswa sekolah dianggap hal yang wajar sebagai bagian dari pendidikan karier. Ini berbeda dengan pelatihan militer yang sifatnya jauh lebih intensif dan memerlukan dasar hukum yang kuat.
Klarifikasi dan Penjelasan Lebih Lanjut
TNI AD menegaskan kembali bahwa program ini bukanlah hukuman, melainkan pembinaan karakter. Program ini juga melibatkan berbagai stakeholder dan mendapat persetujuan dari orang tua siswa.
Hak-hak siswa tetap dijaga, termasuk pelaksanaan ujian sekolah selama program berlangsung. Kegiatan lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai karakter dan kepribadian, bukan pelatihan militer.
Dengan demikian, TNI AD berharap program ini dapat dievaluasi secara komprehensif oleh semua pihak terkait untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
Ke depannya, diharapkan akan ada diskusi dan koordinasi yang lebih intensif antara Pemprov Jabar, TNI AD, dan Komnas HAM untuk memastikan program pembinaan siswa berjalan sesuai aturan dan etika yang berlaku.
