Kecelakaan lalu lintas kembali memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Sebuah bus Antar Lintas Sumatera mengalami kecelakaan di jalur Bukittinggi-Padang, Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa (6/5/2025) pagi. Diduga sopir kehilangan kendali, mengakibatkan bus terguling dengan roda kanan di atas. Tragedi ini merenggut 12 nyawa seketika.
Insiden ini menyoroti kondisi darurat keselamatan transportasi di Indonesia. Tingginya angka kecelakaan dan fatalitasnya mengkhawatirkan. Generasi unggul yang diharapkan membangun Indonesia Emas justru terancam sia-sia akibat lemahnya keselamatan di jalan raya.
Darurat Keselamatan Transportasi: Anggaran dan Penegakan Hukum
Pemotongan anggaran yang tidak terkontrol dapat menghambat upaya pencegahan kecelakaan. Anggaran program keselamatan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan operasional Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus dijaga, bahkan ditingkatkan.
Indonesia tengah menghadapi krisis keselamatan transportasi yang membutuhkan harmonisasi penegakan hukum yang lebih efektif. Data KNKT 2024 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Faktor Penyebab Kecelakaan: Kelelahan dan Kerusakan Kendaraan
Laporan KNKT 2024 mengungkapkan penurunan jumlah pengemudi bus dan truk, berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan yang beroperasi. Ini menciptakan risiko tinggi kecelakaan.
Kemampuan pengemudi juga rendah, ditambah lagi kondisi kerja, istirahat, dan fasilitas istirahat yang buruk. Kurangnya regulasi perlindungan bagi pengemudi meningkatkan risiko kelelahan dan micro sleep.
Sebanyak 84 persen kecelakaan disebabkan kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi. Kegagalan rem bisa terjadi karena kondisi pengemudi yang tidak siap atau kondisi kendaraan yang buruk.
Pengemudi ideal tidak hanya memiliki keahlian mengemudi dan pengetahuan lalu lintas yang baik, tetapi juga kepribadian dan kompetensi yang memadai, mencakup skill, knowledge, dan attitude.
Investigasi KNKT sejak 2015 menunjukkan beberapa faktor berkontribusi pada kecelakaan angkutan umum: kondisi kendaraan yang tidak laik, kelelahan pengemudi, kesehatan pengemudi, dan lemahnya pembinaan dan penindakan.
Solusi Jangka Panjang: Pemulihan Anggaran dan Revitalisasi Direktorat
Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan di Kemenhub yang telah dihapus mengakibatkan hilangnya fungsi pembinaan dan pengawasan operator dan pengemudi angkutan umum.
Monitoring dan pembinaan teknis dengan pemerintah daerah terhenti karena minimnya anggaran. Program Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) pada operator angkutan umum juga mandek karena alasan yang sama.
Kegiatan penting terkait keselamatan, seperti pengadaan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, guardrail, marka jalan, dan penerangan jalan umum (PJU) juga tak dianggarkan. Begitu pula koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kecelakaan Lalu Lintas: Tren Meningkat dan Dampaknya
Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Angka kecelakaan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Data Korlantas Polri (2024) menunjukkan kelompok usia terbanyak yang terlibat kecelakaan adalah 6-25 tahun (pelajar/mahasiswa) dan 25-55 tahun (usia produktif). Sepeda motor mendominasi jenis kendaraan yang terlibat.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2025, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas nasional. Negara maju memiliki angka kecelakaan yang rendah dan tingkat keselamatan yang tinggi.
Pemerintah perlu mengambil langkah nyata dan terukur untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kecemasan dan mempertaruhkan nyawa setiap bepergian.
Tiga hal krusial untuk keselamatan armada truk dan bus: kewajiban perawatan berkala komponen keselamatan (misalnya rem), batasan jam kerja dan istirahat pengemudi, serta standar kesehatan mental dan fisik pengemudi.
Menteri Perhubungan harus memastikan anggaran keselamatan transportasi tidak dipangkas. Nyawa warga bukan sekadar angka statistik.
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat perlu diaktifkan kembali untuk mengamankan keselamatan transportasi darat, meliputi perencanaan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangan.
Kesimpulannya, krisis keselamatan transportasi di Indonesia membutuhkan respons cepat dan komprehensif dari pemerintah. Pemulihan anggaran, revitalisasi lembaga terkait, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan merupakan kunci untuk mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan sistem transportasi yang aman dan handal.
