Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon, Muh Salim, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan permintaan jatah proyek senilai Rp 5 triliun. Langkah tegas Polda Banten ini mendapat apresiasi dari Kadin Indonesia. Pihak Kadin menilai tindakan tersebut penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyatakan bahwa tindakan oknum Kadin Cilegon sangat memalukan dan merusak citra dunia usaha nasional. Ia berharap penegakan hukum ini memberikan efek jera.
Apresiasi Kadin Indonesia atas Penegakan Hukum Kasus Kadin Cilegon
Saleh Husin memuji langkah Polda Banten yang telah berhasil menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ia menekankan pentingnya menciptakan rasa aman bagi investor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Penegakan hukum yang tegas dinilai akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, serta membantu pemerintah dalam menarik investasi.
Langkah Polda Banten diharapkan dapat menjadi contoh bagi kepolisian di daerah lain dalam memberantas praktik-praktik premanisme yang merugikan dunia usaha.
Saleh juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, atas komitmennya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif.
Kronologi Kasus Dugaan Permintaan Jatah Proyek Rp 5 Triliun
Muh Salim, bersama dua tersangka lainnya, diduga meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun dari PT China Chengda Engineering tanpa melalui proses lelang.
Selain Muh Salim, polisi juga menetapkan Ismatullah (Wakil Ketua Kadin Bidang Industri) dan Rufaji Jahuri (Ketua HNSI) sebagai tersangka.
Ismatullah diduga menggebrak meja saat menuntut proyek tersebut, sementara Rufaji Jahuri mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan.
Ketiga tersangka telah ditahan setelah dilakukan gelar perkara dan penetapan tersangka pada Jumat malam, 16 Mei 2025.
Dampak Positif bagi Iklim Investasi di Indonesia
Penetapan tersangka dalam kasus ini dinilai akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia.
Langkah tegas ini diharapkan dapat mencegah praktik serupa terjadi di wilayah lain dan meningkatkan kepercayaan investor.
Kadin Indonesia berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar selalu menjunjung tinggi etika dan hukum dalam menjalankan bisnis.
Transparansi dan kepatuhan hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan menarik bagi investor.
Pemerintah juga diharapkan terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diharapkan Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah dicanangkan. Kepercayaan investor menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.
