Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar sidang selama seminggu di Mahkamah Internasional Den Haag. Sidang ini membahas krisis kemanusiaan di Gaza akibat blokade bantuan oleh Israel.
Sidang dibuka Senin, 28 April 2025, dengan Palestina mengajukan permohonan bantuan. Lebih dari 38 negara, termasuk Amerika Serikat, China, Prancis, Rusia, dan Arab Saudi, akan menyampaikan pendapat mereka.
Blokade Bantuan Israel dan Krisis Kemanusiaan di Gaza
Israel memberlakukan blokade ketat terhadap bantuan internasional ke Gaza, mempengaruhi 2,4 juta warga Palestina. Blokade ini dimulai pada 2 Maret 2025, beberapa hari sebelum berakhirnya gencatan senjata.
Akibatnya, terjadi krisis kemanusiaan yang parah. PBB memperkirakan 500.000 warga Palestina mengungsi sejak gencatan senjata berakhir pertengahan Maret. Israel melanjutkan pemboman udara dan serangan darat pada 18 Maret.
Situasi ini dinilai PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk sejak perang dimulai pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Peran PBB dan Mahkamah Internasional
Majelis Umum PBB telah mengeluarkan resolusi pada Desember 2024, meminta Mahkamah Internasional (ICJ) memberikan pendapat penasihat mengenai masalah ini secara prioritas dan mendesak.
PBB meminta ICJ mengklarifikasi kewajiban hukum Israel terkait akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Uni Afrika juga turut berpartisipasi dalam sidang ini.
Liga Arab juga mengajukan permohonan dalam sidang tersebut.
Harapan Terhadap Sidang PBB
Sidang di Mahkamah Internasional diharapkan dapat memberikan solusi bagi krisis kemanusiaan di Gaza. Keputusan ICJ akan memiliki implikasi hukum internasional yang signifikan.
Dunia internasional berharap sidang ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan melindungi warga sipil Palestina.
Tekanan internasional diharapkan dapat mendorong Israel untuk menghentikan blokade dan memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan.
Sidang PBB ini menjadi sorotan dunia, mengingat keparahan krisis kemanusiaan di Gaza dan pentingnya akses bantuan bagi penduduk sipil. Hasil sidang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi warga Palestina yang tengah menderita.
