Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pihaknya berencana memanggil PSSI terkait penghentian kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia.
Lalu Hadrian Irfani menjelaskan bahwa rapat dengan PSSI direncanakan berlangsung setelah masa reses DPR berakhir pada 20 Januari mendatang.
“Ya tentu ini dalam masih masa reses ini kan, nanti selesai reses tanggal 20 (Januari),” kata Lalu kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa rapat dengan PSSI direncanakan pada 21 Januari, kemungkinan di sore hari, dengan menyesuaikan jadwal Menteri Pemuda dan Olahraga.
Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, sebagai mitra kerja Komisi X DPR dalam pemerintahan.
“Paling cepat kita akan mengundang Menpora dalam hal ini, yang merupakan mitra langsung dari Komisi X. Kita undang Menpora dengan mengikutsertakan PSSI,” ujarnya.
Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa beberapa topik akan dibahas dalam rapat tersebut, termasuk salah satunya isu terkait naturalisasi pemain.
“Nanti tentu yang akan kami bahas banyak. Pertama, tentang naturalisasi. Naturalisasi ini penting karena kami di Komisi X sudah menerima surat,” ujarnya.
“Hari ini ada dua warga negara asing yang akan dinaturalisasi. Apakah itu nanti akan masuk ke dalam timnas senior atau timnas U-20, itu kita belum tahu,” lanjutnya.
Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa Komisi X DPR akan membahas langkah-langkah strategis PSSI untuk jangka pendek. Ia juga menyoroti bahwa skuad Garuda dijadwalkan bertanding melawan Australia dalam waktu dekat.
“Kemudian yang kedua, kita akan bertanya tentang rencana strategis PSSI ke depan, jangka pendek. Jangka pendeknya melawan Australia dengan pelatih baru. Itu 2,5 bulan apakah mampu PSSI. Nah, ini menjadi pertanyaan masyarakat ini,” kata dia.
Lalu Hadrian Irfani menjelaskan bahwa DPR tidak bermaksud untuk mencampuri urusan, tetapi banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada anggota Komisi X, bahkan kepada anggota komisi lain, sehingga komunikasi terkait hal ini sering dilakukan.
