Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tengah menjadi sorotan. Berbagai opini bermunculan, termasuk kekhawatiran proyek ini akan terbengkalai setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, pandangan tersebut dibantah oleh Erman Suparno, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Berdasarkan pengalamannya di bidang infrastruktur dan pembangunan kota terpadu, Suparno memberikan perspektif yang berbeda terkait perkembangan IKN dan masa depannya.
Melihat Langsung Perkembangan IKN
Suparno baru-baru ini mengunjungi IKN dan terkesan dengan perkembangannya. Ia melihat sejumlah infrastruktur penting telah terbangun.
Meskipun pembangunan terlihat megah, Suparno menekankan bahwa penyelesaian IKN membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, idealnya 10-15 tahun.
Ia menyayangkan narasi yang menyebut IKN mangkrak, menyebutnya sebagai pemikiran fatalistis dan tidak bertanggung jawab.
Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 48 triliun untuk lima tahun ke depan, dengan prioritas pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, dan legislatif.
Pengalaman Pembangunan Kota Terpadu dan Relevansi dengan IKN
Suparno menjabarkan pengalamannya membangun Kota Terpadu Mandiri (KTM) selama menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2005-2009.
Proyek KTM bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan mengatasi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.
Ia menuturkan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi lintas sektor dalam membangun kota baru, termasuk IKN.
Pembangunan KTM melibatkan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga ilmiah, dan media.
Suparno menjabarkan 18 kawasan KTM dibangun di berbagai pulau di Indonesia, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya alam dan manusia.
Berkaca dari pengalaman tersebut, ia merekomendasikan fokus pembangunan IKN pada infrastruktur dasar terlebih dahulu.
Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan gas harus diprioritaskan pada 2-5 tahun pertama pembangunan IKN.
Bangunan-bangunan pemerintahan, hotel, rumah sakit, dan bandara dapat dibangun kemudian, setelah infrastruktur dasar terpenuhi.
Rekomendasi Pembangunan IKN yang Lebih Efisien
Suparno menyarankan agar pembangunan kantor pemerintahan di IKN tidak perlu terlalu besar.
Ia memperkirakan, dalam 10-20 tahun ke depan, aktivitas pemerintahan akan semakin banyak dilakukan secara daring.
Ia juga menyarankan agar pembangunan bandara ditunda karena investor mungkin lebih memilih menggunakan helikopter untuk akses ke IKN.
Hal ini dinilai lebih efisien dari segi biaya operasional dan perawatan.
Suparno dan tim dari Jababeka diundang ke IKN untuk berbagi pengalaman dan berkontribusi dalam manajemen pendidikan.
Jababeka, melalui President University dan Akademi Komunitas Presiden, memiliki pengalaman dalam pengelolaan kampus dan penyiapan tenaga kerja terampil.
Otorita IKN tertarik dengan model pendidikan Jababeka dan akan berkolaborasi untuk pengembangan pendidikan di IKN, khususnya untuk warga Kalimantan dan Indonesia Timur.
Suparno berharap kontribusi ini dapat membantu pembangunan IKN menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang dan kolaborasi berbagai pihak. Pengalaman pembangunan kota terpadu sebelumnya dapat menjadi pelajaran berharga dalam mewujudkan IKN yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Perencanaan yang terukur dan fokus pada infrastruktur dasar di awal pembangunan akan menjadi kunci kesuksesannya.
