Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan proses pelantikan sejumlah pejabat baru. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, baru saja melantik 59 pejabat pada Rabu (7/5/2025).
Pelantikan ini menandai selesainya proses pengisian posisi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kecuali dua posisi penting yang masih menunggu pengisian definitif.
Posisi Plt yang Masih Kosong
Dua posisi yang masih diisi pelaksana tugas (Plt) adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pramono Anung menjelaskan bahwa pengisian definitif kedua posisi tersebut akan dilakukan pada bulan Juni mendatang. Hal ini terkait aturan promosi eselon yang berlaku.
Proses pengisian jabatan definitif ini membutuhkan waktu hingga 1 Juni karena adanya aturan main dalam promosi eselon. Karena tenggat waktu 1 April sudah lewat, maka prosesnya berlanjut hingga Juni.
Prioritas Program Kerja Gubernur Baru
Dengan lengkapnya jajaran birokrasi, Gubernur Pramono Anung berharap kinerja Pemprov DKI Jakarta akan semakin kuat.
Prioritas utama adalah penyelesaian program 100 hari kerja atau quick wins. Program ini meliputi pengembangan sistem pengawasan berbasis CCTV dan pemberian insentif bagi RT/RW.
Pengembangan sistem pengawasan berbasis CCTV akan melibatkan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Program operasional RT/RW juga akan segera diselesaikan.
Peringatan Keras soal Percaloan Jabatan
Gubernur Pramono Anung memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat baru.
Ia menekankan agar para pejabat tidak terpengaruh oleh praktik percaloan jabatan. Siapapun yang mengaku bisa melobi jabatan atas nama Gubernur atau Wakil Gubernur, dipastikan itu adalah bohong dan harus ditolak.
Pernyataan tegas ini bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pelantikan pejabat baru ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan selesainya pengisian seluruh posisi, program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komitmen Gubernur untuk menolak praktik percaloan jabatan juga menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ke depannya, masyarakat dapat menantikan terwujudnya program-program yang bermanfaat bagi warga Jakarta.
