Pemerintah Indonesia tengah merancang reformasi besar-besaran terhadap aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Inisiatif ini diklaim akan menyederhanakan, mempercepat, dan memangkas biaya proses sertifikasi TKDN bagi pelaku industri.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan bahwa reformasi ini fokus pada penyempurnaan tata kelola, proses bisnis, dan metode perhitungan sertifikasi TKDN. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang lebih kondusif.
Reformasi TKDN: Mempermudah dan Mempercepat Proses Sertifikasi
Reformasi TKDN merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan deregulasi. Tujuannya adalah merampingkan birokrasi dan mengurangi hambatan bagi pelaku usaha.
Dengan reformasi ini, diharapkan proses perhitungan nilai komponen dalam produk industri akan lebih efisien, khususnya di sektor otomotif. Hal ini diyakini akan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa reformasi ini tidak terkait dengan pernyataan relaksasi TKDN sebelumnya. Fokusnya adalah pada efisiensi dan kemudahan proses sertifikasi.
Manfaat Reformasi TKDN bagi Pelaku Usaha
Proses perolehan sertifikat TKDN yang lebih cepat, mudah, dan murah akan sangat menguntungkan pelaku usaha. Hal ini akan mengurangi beban administratif dan biaya operasional mereka.
Kemudahan akses sertifikasi TKDN diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Investasi di sektor industri pun diprediksi akan meningkat.
Dengan adanya reformasi ini, diharapkan akan tercipta iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Para pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan inovasi.
Proses dan Timeline Reformasi TKDN
Pembahasan internal mengenai reformasi TKDN telah dimulai sejak Februari 2025. Proses ini sepenuhnya terpisah dari kebijakan tarif resiprokal yang pernah digaungkan sebelumnya.
Pemerintah berencana untuk segera menyelesaikan rumusan aturan baru TKDN. Tahap selanjutnya adalah melakukan uji publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Uji publik ini bertujuan untuk memastikan aturan baru TKDN mengakomodir aspirasi dan kebutuhan seluruh pelaku usaha. Masukan dari berbagai pihak akan dipertimbangkan dalam penyempurnaan aturan tersebut.
Setelah melalui proses uji publik dan finalisasi, aturan reformasi TKDN diharapkan dapat segera diterapkan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri di Indonesia.
Secara keseluruhan, reformasi TKDN ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih ramah dan mendukung perkembangan industri dalam negeri. Dengan proses sertifikasi yang lebih efisien dan transparan, diharapkan Indonesia dapat semakin kompetitif di kancah global.
Keberhasilan reformasi ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi aktif semua pihak sangat penting untuk memastikan aturan baru dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.
