Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon, Muh Salim (54), ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan. Ia meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun dari perusahaan China Chengda Engineering Co. Kasus ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI.
Video pertemuan antara oknum Kadin Cilegon, ormas, dan perwakilan perusahaan China Chengda Engineering Co tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, terdengar permintaan jatah proyek hingga Rp 5 triliun.
Gubernur Banten Mengecam Keras Perbuatan Oknum Kadin
Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan kekecewaannya atas tindakan Muh Salim. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.
Andra Soni menyampaikan kekecewaannya pada Rabu (14/5) di Cilegon. Ia menekankan komitmennya untuk menjadikan Banten sebagai provinsi yang ramah investasi.
Muh Salim ditahan setelah dilakukan gelar perkara. Ia terbukti meminta jatah proyek tanpa melalui proses lelang yang resmi. Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan pada Jumat (16/5).
Kadin Indonesia Nonaktifkan Muh Salim dan Anggotanya
Ketua Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan. Ia memastikan keanggotaan Muh Salim dan pihak-pihak yang terlibat akan dinonaktifkan.
Anindya Bakrie menyampaikan pernyataan resmi melalui situs Kadin Indonesia pada Minggu (18/5). Ia menyesalkan tindakan intimidasi dan pemalakan yang dilakukan oleh tersangka.
Anindya menegaskan komitmen Kadin Indonesia untuk menjaga integritas dan citra organisasi. Peristiwa ini dianggap telah merusak kepercayaan publik terhadap Kadin.
DPR RI Desak Penanganan Tegas Kasus Pemerasan Proyek
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengapresiasi langkah cepat Polda Banten dalam menangkap dan menahan Muh Salim. Ia menilai tindakan tersebut meresahkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Habiburokhman menyatakan dukungannya pada Sabtu (17/5). Ia menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, turut mengecam keras tindakan Muh Salim. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai premanisme yang memalukan dan harus ditindak tegas.
Sahroni mendesak hukuman yang setimpal diberikan kepada pelaku. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan premanisme serupa.
Sahroni juga mengkritik gestur jempol yang ditunjukkan Muh Salim kepada wartawan saat ditangkap. Ia menganggap tindakan tersebut menunjukkan kurangnya rasa malu dari pelaku.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek. Langkah tegas dari pihak berwenang diharapkan dapat mencegah praktik-praktik serupa dan menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia. Ketegasan dalam menindak pelaku premanisme menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.
