Israel berencana memobilisasi ribuan tentara cadangan dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari rencana perluasan serangan di Gaza, di tengah jalan buntu perundingan gencatan senjata.
Keputusan ini diambil menyusul laporan Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, tentang rencana intensifikasi tekanan terhadap Hamas. Beberapa media melaporkan militer Israel telah mulai mengirimkan perintah mobilisasi kepada tentara cadangan.
Peningkatan Serangan dan Evakuasi Warga Sipil
Pemanggilan tentara cadangan ini bertujuan untuk mengganti personel militer aktif yang akan dikerahkan kembali ke Gaza. Hal ini memungkinkan Israel untuk meningkatkan intensitas serangannya.
Media Israel, Kan 11, melaporkan rencana evakuasi warga sipil Palestina dari Gaza utara dan tengah. Rencana ini serupa dengan taktik yang digunakan sebelumnya di Rafah, Gaza selatan.
Seorang juru bicara militer Israel belum memberikan konfirmasi atau bantahan terkait laporan tersebut. Namun, kerabat seorang jurnalis AFP termasuk di antara mereka yang menerima perintah mobilisasi.
Kekhawatiran Keluarga Sandera dan Kebuntuan Negosiasi
Rencana perluasan serangan Israel memicu kekhawatiran keluarga dari 59 sandera Israel yang masih ditahan Hamas. Markas Besar Forum Sandera dan Keluarga Hilang mengeluarkan seruan mendesak agar menghindari eskalasi.
Mereka memperingatkan bahwa eskalasi akan membahayakan sandera, baik yang hidup maupun yang meninggal. Pengembalian sandera dianggap sebagai prioritas utama bagi sebagian besar masyarakat Israel.
Negosiasi pembebasan sandera telah terhenti selama beberapa minggu. Perundingan gencatan senjata yang dimediasi Mesir dan Qatar juga mengalami kegagalan berulang.
Tuduhan Netanyahu terhadap Qatar dan Blokade Bantuan Kemanusiaan
Israel melanjutkan operasi besar di Gaza sejak 18 Maret lalu, setelah gencatan senjata dua bulan berakhir. Hamas menuntut gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu menuduh Qatar “bermain di kedua sisi” dalam negosiasi. Ia meminta Qatar untuk menentukan pilihannya, antara mendukung peradaban atau kebiadaban Hamas.
Netanyahu mengklaim Israel berperang secara adil di Gaza. Pernyataan ini muncul setelah laporan media Israel tentang tekanan Qatar kepada Hamas untuk menolak proposal Mesir mengenai gencatan senjata.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, membantah tuduhan tersebut. Ia menyebutnya sebagai distorsi upaya diplomatik dan menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan sebagai alat pemaksaan politik.
Blokade total Israel terhadap pengiriman bantuan ke Gaza telah berlangsung selama tiga bulan, memicu peringatan dari badan-badan PBB tentang bencana kemanusiaan yang akan datang. Al Ansari mempertanyakan apakah blokade ini sesuai dengan model “peradaban” yang dipromosikan Israel.
Situasi di Gaza tetap tegang dan kompleks. Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan masa depan negosiasi gencatan senjata dan nasib para sandera. Perluasan operasi militer Israel berpotensi menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar bagi warga sipil Gaza yang sudah menderita akibat konflik berkepanjangan ini.
