Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya keseimbangan antara demokrasi dan hukum di Indonesia. Kedua pilar fundamental ini saling melengkapi dalam menjamin kebebasan dan keadilan masyarakat. Keseimbangan tersebut krusial agar kebebasan tidak disalahgunakan dan hukum tidak menjadi alat penindasan.
Tantangan menjaga keseimbangan ini semakin nyata di tengah dinamika politik dan hukum Indonesia yang seringkali diwarnai tarik-menarik kepentingan. Hal ini disampaikan Bamsoet saat mengajar mata kuliah ‘Pembaharuan Hukum Nasional’ di Universitas Borobudur, Jakarta.
Demokrasi dan Hukum: Dua Sisi Mata Uang
Bamsoet menegaskan pentingnya keseimbangan antara demokrasi dan penegakan hukum yang adil dan independen. Kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dijamin.
Hanya dengan tercapainya keseimbangan ini, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara yang demokratis dan berkeadilan. Ketiadaan salah satu pilar akan menciptakan ketidakstabilan.
Bahaya Demokrasi Tanpa Hukum dan Sebaliknya
Demokrasi tanpa hukum berpotensi menimbulkan anarki. Kebebasan tanpa batasan hukum dapat memicu konflik akibat benturan berbagai kepentingan.
Di sisi lain, hukum tanpa demokrasi dapat menjadi alat penindasan yang kejam. Negara dapat menggunakan hukum untuk membungkam oposisi dan mempertahankan kekuasaan.
Hukum dalam sistem ini tidak lagi melindungi hak asasi manusia, melainkan justru memperkuat kekuasaan rezim. Contohnya terlihat di negara-negara dengan indeks demokrasi rendah seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar.
Membangun Keseimbangan di Indonesia
Untuk mencapai keseimbangan ideal, Indonesia perlu memastikan penegakan hukum yang adil dan independen. Lembaga penegak hukum harus bebas dari intervensi politik dan ekonomi.
Pengawasan terhadap lembaga penegak hukum juga perlu diperkuat oleh lembaga independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak warga negara.
Bamsoet menyimpulkan bahwa keseimbangan antara demokrasi dan hukum adalah kunci bagi tegaknya keadilan dan kebebasan di Indonesia. Kedua hal ini harus berjalan beriringan dan saling mendukung.
Dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang kuat dan melindungi hak-hak asasi manusia bagi seluruh warganya, serta memastikan kedaulatan hukum tetap dihormati dan dijalankan dengan adil.
Indonesia perlu terus berupaya memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukumnya agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, demokratis dan sejahtera.
