Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, baru-baru ini menekankan pentingnya perspektif holistik dalam menilai kelayakan suatu pekerjaan. Ia berpendapat bahwa penilaian tidak boleh hanya bergantung pada pandangan pemberi kerja semata.
Kelayakan pekerjaan, menurutnya, harus mencakup berbagai aspek krusial demi menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja. Hal ini disampaikan Yassierli dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Jakarta.
Pekerjaan Layak: Lebih dari Sekadar Pendapat Pemberi Kerja
Yassierli menegaskan bahwa sebuah pekerjaan tidak otomatis layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian yang komprehensif sangat diperlukan.
Aspek-aspek seperti kondisi kerja yang aman dan nyaman, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial yang memadai, harus menjadi pertimbangan utama.
Hal ini selaras dengan rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) Komnas HAM yang menjadi pedoman Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya.
Tantangan Edukasi: Membangun Budaya Kerja yang Hormati HAM
Tantangan terbesar saat ini, menurut Yassierli, adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja dan pengusaha, tentang pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.
Pengembangan kesadaran bersama mengenai hak atas pekerjaan yang layak sebagai bagian integral dari HAM menjadi prioritas utama. Hal ini membutuhkan edukasi dan pemahaman yang sama dari kedua belah pihak.
Peran Lintas Sektor dalam Mewujudkan Pekerjaan Layak
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, turut menekankan bahwa hak atas pekerjaan yang layak merupakan hak setiap warga negara, bukan hanya mereka yang sudah bekerja.
Pemenuhan hak ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan saja. Kerjasama lintas sektor dan kementerian sangat penting.
Sektor pendidikan memiliki peran vital dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang berpihak pada HAM. Komnas HAM sendiri berkomitmen untuk terus mendorong sinergi ini.
Atnike menambahkan bahwa peran kementerian dan lembaga lain, termasuk Komnas HAM, sangat penting dalam memastikan terwujudnya pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Komitmen dan kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini. Pentingnya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pekerjaan layak sebagai bagian fundamental dari hak asasi manusia ditekankan kembali.
Dengan demikian, upaya bersama dari berbagai pihak akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, bermartabat, dan sejahtera bagi seluruh pekerja di Indonesia.
