Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menjalani sidang kedua atas tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer. Sidang ini digelar setelah Yoon dicopot dari jabatannya awal April 2025, menyusul penangkapannya pada Januari 2025.
Pencopotan Yoon didahului oleh skorsing oleh parlemen karena upaya menumbangkan pemerintahan sipil dan mengerahkan tentara ke parlemen pada 3 Desember 2024. Ia merupakan kepala negara Korsel aktif pertama yang ditangkap terkait kasus pidana.
Sidang Kedua dan Pembelaan Yoon Suk Yeol
Pada sidang kedua yang berlangsung Senin lalu, Yoon hadir di kursi terdakwa. Ia terlihat tenang meskipun difoto oleh awak media.
Pada sidang pertama pekan lalu, Yoon membela diri selama lebih dari 90 menit dan membantah tuduhan pemberontakan.
Tuduhan Pemberontakan dan Hukuman Potensial
Yoon didakwa atas pemberontakan, sebuah tuduhan serius yang berpotensi merugikannya secara hukum.
Jika terbukti bersalah, Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan ketiga yang dihukum atas pemberontakan, menempatkannya bersama dua pemimpin militer yang terlibat dalam kudeta 1979.
Hukuman untuk pemberontakan di Korea Selatan sangat berat, mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati.
Konteks Politik dan Dampaknya
Penangkapan dan pencopotan Yoon Suk Yeol menciptakan ketidakstabilan politik di Korea Selatan.
Presiden sementara, Han Duck-soo, telah mengambil alih kepemimpinan negara. Ia bahkan telah melakukan komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk membahas situasi terkini di Korea Selatan.
Kasus ini menimbulkan perdebatan publik mengenai peran militer dalam politik dan proses hukum yang diaplikasikan terhadap mantan kepala negara.
Sidang-sidang berikutnya akan menjadi sangat penting untuk menentukan masa depan politik Yoon dan dampak jangka panjangnya terhadap lanskap politik Korea Selatan.
Kejelasan hukum dan keadilan dalam proses hukum ini akan menjadi pengamat penting bagi stabilitas politik di Korea Selatan di masa mendatang.
Kasus ini akan terus dipantau secara ketat oleh masyarakat internasional dan mempunyai implikasi yang luas bagi hubungan Korea Selatan dengan negara-negara lain.
Proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas demokrasi di Korea Selatan.
