Pemerintah gencar mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat desa. Salah satu program andalannya adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini diluncurkan secara resmi di Sumatera Selatan (Sumsel), dengan harapan dapat menjadi solusi bagi pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peluncuran program ini dihadiri langsung oleh sejumlah menteri kabinet, termasuk Menko Perekonomian Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi. Kehadiran mereka semakin menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberhasilan program ini.
Gubernur Sumsel Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Merah Putih
Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, menyambut baik inisiatif pemerintah pusat ini. Ia menyatakan kesiapan Sumsel untuk menjalankan program tersebut secara maksimal.
Deru menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai pengawas koperasi, terutama jika berasal dari putra daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan koperasi.
Ia juga menyampaikan progres pembentukan koperasi di Sumsel. Dari total 3.258 desa dan kelurahan, sebanyak 91% telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdessus), dan lebih dari separuhnya telah berhasil membentuk koperasi.
Beberapa kabupaten di Sumsel bahkan telah mencapai 100% pembentukan Koperasi Merah Putih, diantaranya PALI, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, Muratara, Musi Banyuasin, OKU Timur, Lubuk Linggau, Prabumulih, dan Muara Enim. Sementara kabupaten lainnya masih dalam tahap proses.
Gubernur Deru juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap dana pinjaman Rp3 miliar yang akan diberikan kepada masing-masing koperasi. Penggunaan dana harus tepat sasaran dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan.
Potensi Besar Koperasi Merah Putih untuk Ekonomi Desa
Menko Perekonomian, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam sektor pertanian dan pangan.
Pemerintah telah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk mendukung program ini, termasuk untuk KUR dan program Makan Bergizi Gratis. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan program ini.
Dengan surplus beras dan jagung saat ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh, mulai dari akses pangan hingga layanan keuangan.
Program ini juga didukung oleh Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Struktur dan Unit Usaha Koperasi Merah Putih
Zulkifli Hasan menjelaskan struktur Satgas di tingkat provinsi, yang dipimpin oleh Gubernur sebagai ketua. Sekretaris Daerah (Sekda) menjabat sebagai wakil ketua, sementara kepala OPD koperasi sebagai sekretaris.
Unit usaha Koperasi Merah Putih sangat beragam, bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa. Mulai dari agen sembako, simpan pinjam elektronik, hingga agen perbankan.
Setiap koperasi akan mendapatkan plafon dana sebesar Rp3 miliar. Hingga saat ini, lebih dari 52 ribu desa telah menyelenggarakan musdessus sebagai langkah awal pembentukan koperasi.
- Agen Sembako: Menyediakan sembako dengan harga grosir untuk masyarakat desa.
- Simpan Pinjam Elektronik: Memudahkan akses keuangan bagi warga desa melalui sistem digital.
- Pangkalan Gas Elpiji 3 kg: Menjamin ketersediaan gas elpiji dengan harga terjangkau.
- Agen Pupuk: Memastikan akses pupuk bagi petani dengan harga yang terkontrol.
- Klinik Desa & Apotek Desa: Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
- Gudang Berpendingin & Logistik Desa: Mendukung pengelolaan hasil pertanian dan distribusi barang.
- Agen Perbankan (BNI/BRILink): Memudahkan akses layanan perbankan bagi masyarakat desa.
Peluncuran program ini dihadiri oleh para kepala daerah se-Sumsel, Forkopimda, camat, lurah, serta kepala desa se-Sumsel. Suksesnya program ini sangat bergantung pada kolaborasi dan komitmen semua pihak.
Keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya akan berdampak pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumsel secara keseluruhan. Keberlanjutan program ini membutuhkan pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
